Teks Foto: KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat menjelaskan soal sumur bor di lokasi terdampak bencana alam Sumatera.
Linktodaynews.id - Jakarta
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap alasan di balik biaya pengeboran sumur air bersih di lokasi bencana Sumatera yang mencapai Rp150 juta per titik. Ia menegaskan bahwa pengeboran tersebut tidak bisa disamakan dengan sumur rumah tangga.
Menurut Maruli, pengeboran untuk satu rumah tentu jauh lebih murah karena hanya melayani kebutuhan satu keluarga. Namun, kondisi berbeda jika sumur diperuntukkan bagi satu desa yang terdampak bencana.
“Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja seperti di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin tidak sampai Rp10 juta, itu hanya untuk satu keluarga,” ujar Maruli di Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, pengeboran air untuk satu desa harus menggunakan sumur dalam dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter, guna menjangkau lapisan air tanah yang aman dan layak konsumsi.
“Prosesnya cukup rumit, tidak seperti sumur rumah-rumah yang mungkin hanya 20 meter. Banyak daerah di Indonesia yang sumber airnya sulit. Kalau gampang, dari dulu sudah ada airnya,” tegas Maruli.
Selain itu, Maruli menyebut pengeboran sumur dalam juga memiliki risiko teknis. Mulai dari mata bor yang bisa patah, hingga kondisi di mana sumur sudah dibor dalam namun tidak ditemukan sumber air, sehingga harus berpindah lokasi dan menambah biaya.
“Nah yang seperti-seperti ini saya sudah sampaikan. Marilah kita bersama-sama. Jangan semua merasa mengoreksi terus,” ujarnya.
Meski demikian, Maruli menegaskan pihaknya tidak anti kritik. Ia menyebut kritik diperlukan sebagai bahan evaluasi, namun berharap disampaikan secara proporsional.
“Enggak apa-apa kritik, itu bagus supaya kami juga mengevaluasi. Tapi jangan memberi kesan seolah-olah semua salah dan tidak paham kondisi lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026), bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat tersebut membahas pengeboran sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.
Dalam rapat itu, Suharyanto menjelaskan biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta, yang kemudian dibenarkan oleh KSAD.
Presiden Prabowo menilai biaya tersebut masih tergolong terjangkau, mengingat air yang dihasilkan dapat langsung diminum dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana dalam jangka panjang. (*)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap alasan di balik biaya pengeboran sumur air bersih di lokasi bencana Sumatera yang mencapai Rp150 juta per titik. Ia menegaskan bahwa pengeboran tersebut tidak bisa disamakan dengan sumur rumah tangga.
Menurut Maruli, pengeboran untuk satu rumah tentu jauh lebih murah karena hanya melayani kebutuhan satu keluarga. Namun, kondisi berbeda jika sumur diperuntukkan bagi satu desa yang terdampak bencana.
“Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja seperti di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin tidak sampai Rp10 juta, itu hanya untuk satu keluarga,” ujar Maruli di Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, pengeboran air untuk satu desa harus menggunakan sumur dalam dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter, guna menjangkau lapisan air tanah yang aman dan layak konsumsi.
“Prosesnya cukup rumit, tidak seperti sumur rumah-rumah yang mungkin hanya 20 meter. Banyak daerah di Indonesia yang sumber airnya sulit. Kalau gampang, dari dulu sudah ada airnya,” tegas Maruli.
Selain itu, Maruli menyebut pengeboran sumur dalam juga memiliki risiko teknis. Mulai dari mata bor yang bisa patah, hingga kondisi di mana sumur sudah dibor dalam namun tidak ditemukan sumber air, sehingga harus berpindah lokasi dan menambah biaya.
“Nah yang seperti-seperti ini saya sudah sampaikan. Marilah kita bersama-sama. Jangan semua merasa mengoreksi terus,” ujarnya.
Meski demikian, Maruli menegaskan pihaknya tidak anti kritik. Ia menyebut kritik diperlukan sebagai bahan evaluasi, namun berharap disampaikan secara proporsional.
“Enggak apa-apa kritik, itu bagus supaya kami juga mengevaluasi. Tapi jangan memberi kesan seolah-olah semua salah dan tidak paham kondisi lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026), bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat tersebut membahas pengeboran sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.
Dalam rapat itu, Suharyanto menjelaskan biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta, yang kemudian dibenarkan oleh KSAD.
Presiden Prabowo menilai biaya tersebut masih tergolong terjangkau, mengingat air yang dihasilkan dapat langsung diminum dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana dalam jangka panjang. (*)