Teks Foto: Praja IPDN berjalan diberangkatkan ke Aceh di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, 3 Januari 2026.
Linktodaynews.id - Jakarta
Pemerintah pusat mulai mengambil langkah konkret mempercepat pemulihan roda pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengirim ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana.
Pelepasan praja IPDN dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2025/6).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pemulihan kantor pemerintahan menjadi indikator utama pulihnya suatu daerah pascabencana.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar Tito.
Menurut Tito, para praja IPDN akan difokuskan untuk membersihkan, menata, dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor bupati hingga perangkat daerah, agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Keberangkatan praja IPDN dilakukan dalam tiga kloter, dengan total 1.132 personel, terdiri dari 863 praja IPDN dan sisanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh personel dijadwalkan bertugas di Aceh Tamiang selama satu bulan, terhitung sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Tito mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.
Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sisa banjir bandang sehingga aktivitas administrasi belum berjalan optimal.
“Kita lihat langsung, masih banyak kantor pemerintahan yang belum bisa berfungsi maksimal. Ini yang harus kita percepat,” tegas Tito.
Kehadiran praja IPDN diharapkan dapat mempercepat normalisasi pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan publik secara layak di tengah proses pemulihan pascabencana. (*)
Pemerintah pusat mulai mengambil langkah konkret mempercepat pemulihan roda pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengirim ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana.
Pelepasan praja IPDN dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2025/6).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pemulihan kantor pemerintahan menjadi indikator utama pulihnya suatu daerah pascabencana.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” ujar Tito.
Menurut Tito, para praja IPDN akan difokuskan untuk membersihkan, menata, dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor bupati hingga perangkat daerah, agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Keberangkatan praja IPDN dilakukan dalam tiga kloter, dengan total 1.132 personel, terdiri dari 863 praja IPDN dan sisanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh personel dijadwalkan bertugas di Aceh Tamiang selama satu bulan, terhitung sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Tito mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.
Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sisa banjir bandang sehingga aktivitas administrasi belum berjalan optimal.
“Kita lihat langsung, masih banyak kantor pemerintahan yang belum bisa berfungsi maksimal. Ini yang harus kita percepat,” tegas Tito.
Kehadiran praja IPDN diharapkan dapat mempercepat normalisasi pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan publik secara layak di tengah proses pemulihan pascabencana. (*)