Teks foto: Kolase foto ketua PMKRI Pematangsiantar dan walikota Wesly Silalahi
Linktodaynews.id - Pematangsiantar
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar mendesak Wali Kota Wesly Silalahi menyelesaikan tiga masalah krusial: pembangunan Pasar Horas yang mandek, maraknya gelandangan dan pengemis, serta Terminal Tanjung Pinggir yang belum beroperasi optimal.
Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar Maruli Tua Sihombing menyatakan ketiga masalah tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan komitmen pemerintah kota dalam menyelesaikan program prioritas.
Proyek pembangunan Pasar Horas yang dibiayai pinjaman Bank Sumut dinilai tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. PMKRI mempertanyakan jadwal pembangunan, mekanisme relokasi pedagang, dan dampak terhadap perekonomian lokal. "Pedagang kecil berhak tahu nasib mereka," ujar Maruli, Selasa 22 Juli 2025.
Kondisi trotoar rusak di sekitar pasar juga menunjukkan lemahnya perencanaan infrastruktur pendukung.
Masalah kedua yang disoroti adalah maraknya gelandangan dan pengemis di sekitar Pasar Horas dan Jalan Merdeka. Penertiban yang dilakukan Pemkot bersama Polres dinilai hanya bersifat sementara tanpa menyentuh akar masalah. PMKRI mencatat adanya eksploitasi anak di bawah umur sebagai gepeng, yang menunjukkan kegagalan Dinas Sosial dalam pengawasan dan pemberdayaan.
Terminal Tipe A Tanjung Pinggir menjadi kritik ketiga PMKRI. Terminal yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 dengan anggaran Rp30 miliar hingga kini belum beroperasi optimal. Padahal Wali Kota telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah mengoperasikannya pada Maret 2025. PMKRI menilai kegagalan ini akibat kurangnya koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat.
"Terminal seharusnya menjadi pusat ekonomi baru dan mengurangi kemacetan pusat kota, tapi kini hanya monumen tanpa fungsi," tegas mahasiswa Universitas Efarina tersebut.
PMKRI mendesak Wali Kota segera meningkatkan transparansi pembangunan Pasar Horas, meluncurkan program rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng, serta memastikan pengoperasian Terminal Tanjung Pinggir sebelum akhir 2025. (*)
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar mendesak Wali Kota Wesly Silalahi menyelesaikan tiga masalah krusial: pembangunan Pasar Horas yang mandek, maraknya gelandangan dan pengemis, serta Terminal Tanjung Pinggir yang belum beroperasi optimal.
Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar Maruli Tua Sihombing menyatakan ketiga masalah tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan komitmen pemerintah kota dalam menyelesaikan program prioritas.
Proyek pembangunan Pasar Horas yang dibiayai pinjaman Bank Sumut dinilai tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. PMKRI mempertanyakan jadwal pembangunan, mekanisme relokasi pedagang, dan dampak terhadap perekonomian lokal. "Pedagang kecil berhak tahu nasib mereka," ujar Maruli, Selasa 22 Juli 2025.
Kondisi trotoar rusak di sekitar pasar juga menunjukkan lemahnya perencanaan infrastruktur pendukung.
Masalah kedua yang disoroti adalah maraknya gelandangan dan pengemis di sekitar Pasar Horas dan Jalan Merdeka. Penertiban yang dilakukan Pemkot bersama Polres dinilai hanya bersifat sementara tanpa menyentuh akar masalah. PMKRI mencatat adanya eksploitasi anak di bawah umur sebagai gepeng, yang menunjukkan kegagalan Dinas Sosial dalam pengawasan dan pemberdayaan.
Terminal Tipe A Tanjung Pinggir menjadi kritik ketiga PMKRI. Terminal yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 dengan anggaran Rp30 miliar hingga kini belum beroperasi optimal. Padahal Wali Kota telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah mengoperasikannya pada Maret 2025. PMKRI menilai kegagalan ini akibat kurangnya koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat.
"Terminal seharusnya menjadi pusat ekonomi baru dan mengurangi kemacetan pusat kota, tapi kini hanya monumen tanpa fungsi," tegas mahasiswa Universitas Efarina tersebut.
PMKRI mendesak Wali Kota segera meningkatkan transparansi pembangunan Pasar Horas, meluncurkan program rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng, serta memastikan pengoperasian Terminal Tanjung Pinggir sebelum akhir 2025. (*)