Teks Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Linktodaynews.id - Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberlakukan kewajiban pencampuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada tahun 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil saat Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori bioetanol. Mungkin 2027–2028,” kata Bahlil, dikutip dari Antara.
Menurut Bahlil, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) penerapan bioetanol nasional yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Roadmap tersebut akan menjadi dasar implementasi kewajiban bioetanol di sektor bahan bakar minyak.
Relaksasi Cukai Bioetanol Dibahas
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membahas isu cukai bioetanol bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan telah memberikan pembebasan bea cukai bagi bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati. Namun, kebijakan tersebut saat ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga (IUN).
“Pertamina sudah memiliki izin tersebut, sehingga berhak mendapatkan pembebasan bea cukai etanol,” ujar Eniya.
Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Bioetanol, termasuk opsi relaksasi cukai agar penerapan bioetanol lebih luas dan efektif.
Impor Solar Terus Turun
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan biodiesel 40 persen (B40). Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menurunkan impor solar hingga 3,3 juta kiloliter (kL) dan mengurangi emisi karbon sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen.
“Saya bersyukur impor solar kita tahun 2024 masih sekitar 8,3 juta ton, kemudian di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” ujar Bahlil.
Data Kementerian ESDM mencatat, pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 14,2 juta kL, atau 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 13,5 juta kL.
Capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menetapkan target lebih ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor solar pada tahun 2026. (*)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberlakukan kewajiban pencampuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada tahun 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil saat Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori bioetanol. Mungkin 2027–2028,” kata Bahlil, dikutip dari Antara.
Menurut Bahlil, saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) penerapan bioetanol nasional yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Roadmap tersebut akan menjadi dasar implementasi kewajiban bioetanol di sektor bahan bakar minyak.
Relaksasi Cukai Bioetanol Dibahas
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membahas isu cukai bioetanol bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan telah memberikan pembebasan bea cukai bagi bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati. Namun, kebijakan tersebut saat ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga (IUN).
“Pertamina sudah memiliki izin tersebut, sehingga berhak mendapatkan pembebasan bea cukai etanol,” ujar Eniya.
Pemerintah juga tengah membahas kemungkinan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Bioetanol, termasuk opsi relaksasi cukai agar penerapan bioetanol lebih luas dan efektif.
Impor Solar Terus Turun
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan biodiesel 40 persen (B40). Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menurunkan impor solar hingga 3,3 juta kiloliter (kL) dan mengurangi emisi karbon sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen.
“Saya bersyukur impor solar kita tahun 2024 masih sekitar 8,3 juta ton, kemudian di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” ujar Bahlil.
Data Kementerian ESDM mencatat, pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 14,2 juta kL, atau 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 13,5 juta kL.
Capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menetapkan target lebih ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor solar pada tahun 2026. (*)