Teks Foto: Prabowo Subianto tiba di IKN, Senin 12 Januari 2026.
Linktodaynews.id - Kalimantan
Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur, Senin (12/1/2026). Kepala Negara bertolak menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) putih.
Prabowo berangkat dari salah satu lapangan di Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA. Dia tiba di IKN setelah menempuh kurang lebih 15 menit, atau pukul 18.45 WITA.
Setibanya di IKN, Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan pejabat terkait lainnya. Prabowo juga langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
Ini menjadi kunjungan pertama Prabowo ke IKN setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.
Dalam kepemimpinannya, dia beberapa kali menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut hingga 2029, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Prabowo juga telah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di IKN mulai dikerjakan secara serentak sejak Desember 2025. Proyek strategis ini dijalankan melalui skema kontrak tahun jamak dengan nilai mencapai Rp 20 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah rampung sejak pertengahan tahun. Kontrak multi-tahun pun telah ditandatangani untuk periode 2025 hingga 2027.
“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Basuki dikutip dari Antara, Kamis (1/1/2026).
Ia menambahkan, progres konektivitas kawasan inti pemerintahan menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses utama jalan tol, ditargetkan hampir sepenuhnya rampung pada akhir tahun ini.
Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan fisik di kawasan inti IKN.
Di sisi pembiayaan, OIKN memastikan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Skema pendanaan dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan dan keberlanjutan kawasan. Salah satunya melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus pengendali banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, akselerasi pembangunan ini menjadi kunci untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” tutup Basuki. (*)
Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur, Senin (12/1/2026). Kepala Negara bertolak menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) putih.
Prabowo berangkat dari salah satu lapangan di Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA. Dia tiba di IKN setelah menempuh kurang lebih 15 menit, atau pukul 18.45 WITA.
Setibanya di IKN, Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan pejabat terkait lainnya. Prabowo juga langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
Ini menjadi kunjungan pertama Prabowo ke IKN setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.
Dalam kepemimpinannya, dia beberapa kali menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut hingga 2029, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Prabowo juga telah menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di IKN mulai dikerjakan secara serentak sejak Desember 2025. Proyek strategis ini dijalankan melalui skema kontrak tahun jamak dengan nilai mencapai Rp 20 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah rampung sejak pertengahan tahun. Kontrak multi-tahun pun telah ditandatangani untuk periode 2025 hingga 2027.
“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Basuki dikutip dari Antara, Kamis (1/1/2026).
Ia menambahkan, progres konektivitas kawasan inti pemerintahan menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses utama jalan tol, ditargetkan hampir sepenuhnya rampung pada akhir tahun ini.
Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan fisik di kawasan inti IKN.
Di sisi pembiayaan, OIKN memastikan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Skema pendanaan dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan dan keberlanjutan kawasan. Salah satunya melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi sebagai penyedia air baku sekaligus pengendali banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, akselerasi pembangunan ini menjadi kunci untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” tutup Basuki. (*)